Authors:

Nando Yussele Mardika - Fakultas Hukum Universitas Jember
Aldys Rismelin Alrasyid - Kejaksaan Republik Indonesia

DOI : https://doi.org/10.19184/puskapsi.v6i1.60030

Abstract

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memliki peran strategis dalam mendukung kinerja anggota DPR RI dalam pembentukan undang-undang yang responsif untuk mendapatkan kualitas legislasi sesuai dengan hukum demokratis. Badan Keahlian DPR RI memiliki peran untuk menyediakan kajian, analisis, serta sasistensi teknis dalam proses pembentukan legislasi atau rancangan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Badan Keahlian DPR meningkatkan responsivitas produk legislasi nasional, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, karena dalam pratiknya masih dijumpai produk legislasi nasional kerap dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara optimal. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang mengkaji berbagai regulasi, doktrin, serta literatur terkait fungsi legislasi dan kelembagaan Badan Keahlian DPR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Keahlian DPR berperan penting dalam memperkuat basis akademik dan empiris dalam pembentukan undang-undang, terutama melalui penyusunan naskah akademik, analisis kebijakan, harmonisasi dan sinkronisasi regulasi, serta melakukan riview peraturan perundang-undangan yang diajukan dalam perkara Judical Review pada Makamah Konstitusi. Periode 2026 menunjukkan kinerja Badan Keahlian DPR mengalami peningkatan dalam produktivitas responsif membuat naskah akademik guna membuat rancangan peraturan perundang-undangan. penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen.