Author:

Nabila Syahrani - Universitas Brawijaya 

DOI : https://doi.org/10.19184/puskapsi.v5i2.53788

Abstract

Kepenulisan ini membahas urgensi penerapan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) sebagai instrumen jaminan tenurial dalam konteks penetapan dan pengelolaan Areal Preservasi di Indonesia. Perubahan Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (UU KSDAHE) tahun 2024 memperkenalkan konsep Areal Preservasi sebagai wilayah penyangga ekosistem yang dapat mencakup tanah adat, kawasan kelola masyarakat, serta area dengan nilai konservasi tinggi. Namun, pengaturan baru ini menimbulkan kekhawatiran terhadap hak masyarakat adat dan komunitas lokal karena belum adanya mekanisme partisipasi bermakna, peta arahan yang jelas, dan prosedur kompensasi yang transparan, sehingga berpotensi memicu praktik green grabbing dan konflik tenurial. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan studi perbandingan hukum untuk mengkaji tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas tanah serta relevansi FPIC dari praktik internasional, seperti Filipina, Kanada, dan Norwegia. Analisis menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengakui hak masyarakat adat melalui Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 dan ratifikasi ICESCR, penerapan FPIC masih bersifat formalitas dan belum memiliki dasar hukum operasional yang kuat. Studi kasus internasional memperlihatkan bahwa keberhasilan FPIC tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga implementasi yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pengambilan keputusan. Artikel ini merekomendasikan penyusunan peraturan pelaksana UU KSDAHE yang memuat prosedur FPIC secara eksplisit, peta arahan berbasis partisipasi, mekanisme pengaduan yang efektif, serta standar kompensasi yang mencakup nilai budaya dan spiritual. Integrasi prinsip FPIC ke dalam kebijakan konservasi diharapkan dapat memperkuat legitimasi sosial Areal Preservasi, meminimalisasi konflik, dan memastikan keberlanjutan ekologi dengan menempatkan masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai mitra strategis negara. Dengan demikian, FPIC bukan hanya instrumen prosedural, tetapi strategi substantif untuk mewujudkan keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.