Author:

Rifandy Ritonga - Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

DOI : https://doi.org/10.19184/puskapsi.v5i1.53730

Abstract

Judicial review merupakan instrumen penting dalam menjaga prinsip konstitusionalisme dan demokrasi dengan memastikan bahwa setiap kebijakan dan peraturan hukum tetap sejalan dengan konstitusi. Konsep representation-reinforcing judicial review yang dikembangkan John Hart Ely menekankan pentingnya peran pengadilan untuk memperbaiki kegagalan representasi politik dalam sistem demokrasi, khususnya dalam melindungi kelompok rentan dan minoritas dari diskriminasi kebijakan mayoritas. Artikel ini mengeksplorasi relevansi konsep tersebut dalam konteks Mahkamah Konstitusi Indonesia, dengan fokus pada isu-isu diskriminasi terhadap kelompok minoritas, kebijakan yang tidak inklusif, dan kurangnya partisipasi publik dalam proses legislasi. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menganalisis penerapan konsep ini melalui studi kasus, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terkait hutan adat, Nomor 58/PUU-IX/2011 tentang perlindungan hak-hak buruh, dan Nomor 97/PUU-XIV/2016 mengenai pengakuan identitas agama minoritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representation-reinforcing judicial review telah berkontribusi signifikan dalam memperkuat demokrasi substantif dan melindungi hak-hak konstitusional kelompok rentan di Indonesia. Namun, implementasi konsep ini menghadapi tantangan berupa resistensi politik dan kurangnya mekanisme efektif untuk memastikan pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi lintas lembaga dan pengawasan yang lebih baik untuk memastikan bahwa judicial review dapat berfungsi sebagai alat transformasi sosial yang efektif dalam menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam sistem hukum.