Authors:

Retno Meilani - Universitas Gadjah Mada

W. Riawan Tjandra - Universitas Gadjah Mada

DOI : https://doi.org/10.19184/puskapsi.v5i2.53746

Abstract

Peluncuran Danantara menandai transformasi signifikan dalam arah kebijakan ekonomi politik Indonesia, khususnya dalam pengelolaan aset negara. Studi ini mengkaji secara kritis struktur kelembagaan Danantara serta implikasinya dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN melalui pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa status badan hukum Danantara masih belum jelas dan konsisten, dimana badan ini merupakan badan hukum publik namun secara operasional bergerak secara privat. Kondisi demikian, menciptakan struktur hibrida yang berpotensi memperkuat konsolidasi kekuasaan fiskal di tangan eksekutif. Desain kelembagaannya juga berisiko menimbulkan anomali tata kelola, ketidakjelasan pertanggungjawaban hukum akan membuka ruang konflik kepentingan dalam pengangkatan pejabat strategis. Ketentuan Pasal 9G dalam UU No.1/2025 tentang BUMN yang mengecualikan pejabat Danantara dari status penyelenggara negara juga berpotensi memperlemah mekanisme kontrol eksternal. Disisi lain, beberapa ketentuan pasal lainnya yaitu Pasal 3A, 3H, 3X, dan 3Y juga perlu untuk dikaji. Tidak hanya itu, posisi Danantara yang berada di antara logika pasar dan mandat publik telah menimbulkan potensi kekosongan hukum yang dapat bertentangan dengan prinsip desentralisasi fiskal dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, studi ini menegaskan pentingnya reformasi terhadap kerangka hukum, mekanisme pengawasan, dan keterbukaan institusional agar Danantara dapat menjalankan perannya secara efektif. Untuk memastikan Danantara dapat berfungsi dengan efektif dan akuntabel, perlu dilakukan pemisahan yang tegas antara fungsi politik dan manajerial. Terakhir, dalam rangka menjaga prinsip desentralisasi fiskal, struktur kelembagaan Danantara harus dirancang dengan tegas dan jelas agar tidak menimbulkan ambiguitas peran serta mencegah adanya tumpang tindih antara kepentingan negara dan kepentingan bisnis.